PENGANTAR AKUNTANSI DAN PERUSAHAAN

Secara umum, usaha atau perusahaan (business) adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa (output) untuk pelanggan. Perusahaan dapat berbentuk usaha kecil sampai berskala besar, dari warung kopi dipinggir jalan hingga Starbucks, yang tiap tahunnya menjual lebih dari Rp. 10 miliar minuman kopi dan produk sejenisnya.

 Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (profit). Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa.

 

Jenis-jenis Usaha

Terdapat tiga jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan: usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Setiap jenis usaha tersebut memiliki karakteristik yang unik dalam hal operasi lainnya.

Usaha jasa (service business) menyediakan jasa untuk pelanggan. Contoh usaha dan jenis jasa yang diberikan adalah sebagai berikut:

            Usaha Jasa                                         Jasa

       Hotel Sahid Jaya Tbk.                        Perhotelan

       Bank Mandiri Tbk.                             Jasa Keuangan

Usaha dagang (merchandising business) menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Perusahaan seperti ini disebut peritel, yang mempertemukan produk dan pelanggan di satu tempat. Contoh usaha dan produk yang mereka jual adalah sebagai berikut:

            Usaha Dagang                                   Produk          

       Matahari Putra Prima Tbk.                 Pakaian

       Alfa Retailindo Tbk.                          Barang Konsumsi

Usaha manufaktur (manufacturing business) mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Contoh bisnis produksi dan beberapa produknya adalah sebagai berikut:

            Usaha Manufaktur                           Produk

       Mustika Ratu Tbk.                             Kosmetik

       Semen Indonesia Tbk.                        Pakaian

Peran Akuntansi Dalam Bisnis

Peranan akuntansi dalam bisnis yang paling sederhana adalah akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan.

    Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (language of business) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

    Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut:

1. Mengidentifikasikan pemangku kepentingan
2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan
3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan 
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan

    Para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan ke dalam dua grup: pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. 

    Termasuk di dalam pemangku kepentingan internal adalah manajer dan karyawan. Pemangku kepentingan tersebut terikat secara langsung dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan internal disebut dengan akuntansi manajerial (managerial accounting) atau akuntansi manajemen (management accounting).

    Tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam hal pengambilan keputusan. Sering kali, informasi tersebut bersifat sensitif dan tidak didistribusikan ke pihak eksternal. Contohnya adalah informasi mengenai pelanggan, harga, dan rencana pengembangan bisnis. Akuntan manajerial yang bekerja di dalam suatu bisnis ditugaskan sebagai akuntan swasta (private accountant).

    Pemangku kepentingan eksternal adalah investor, kreditur, konsumen, dan pemerintah. Pemangku kepentingan tersebut tidak terlibat langsung dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Area akuntansi yang menyediakan informasi untuk pemangku kepentingan eksternal disebut dengan akuntansi keuangan (financial accounting).

    Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis. Sebagai contoh, laporan keuangan mengenai operasi dan kondisi bisnis bermanfaat bagi bank dan kreditur lainnya dalam memutuskan utnuk memberikan pinjaman atau tidak. Laporan keuangan bertujuan umum I(general-purpose financial statement) adalah jenis laporan akuntansi keuangan yang didistribusikan kepada pengguna eksternal. Istilah bertujuan umum mengacu pada desain laporan keuangan yang mencakup luasnya kebutuhan atas pengambilan keputusan. 

MAKALAH KONSEP PENGANGGARAN

 

1.1 TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang.

Menurut Hongren (2000), anggaran adalah:

“Budget is the quantitative of proposed plan of action by management for a future time period and is an aid to coordination and implementation of the plan.”

Berdasarkan definisi anggaran tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan anggaran.

1. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.
2. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Kemudian, anggaran juga menjelaskan koordinasi antarbagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai.

Data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggarannya dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian di perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari sumber perolehan informasi untuk menyusun anggaran, perusahaan dapat memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber internal perusahaan (misalnya: laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan) atau dari sumber eksternal perusahaan seperti laporan penjualan industri, pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain.

Sebagai contoh, perusahaan ingin menentukan tingkat penjualan untuk tahun depan. Informasi yang diperlukan oleh perusahaan adalah penjualan tahun lalu (informasi masa lalu), kebijakan pemasaran terkini yang dimiliki oleh perusahaan (informasi terkini), kemungkinan adanya penjualan produk baru ditahun depan didalam industri yang sama ditahun depan (informasi eksternal). Semua informasi tersebut dianalisis dan hasil akhirnya adalah tingkat penjualan yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan untuk tahun depan.

Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

 

Berikut ini adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran. 

1. Perencanaan, Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan memperlihatkan pada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada Cabang A dan penurunan pada Cabang B. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke Cabang A atau meningkatkan kegiatan promosi pada Cabang B untuk meningkatkan penjualan Cabang B. 
2. Koordinasi, Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian didalam perusahaan. Berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya anggaran penjualan untuk koordinasi antardepartemen yang ada diperusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, Departemen Pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di Departemen Pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya, Departemen Pemasaran juga berkoordinasi dengan Departemen Keuangan tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, Departemen Produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan bahan baku untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. Kemudian, Departemen Produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke Departemen Pembelian dan Departemen Keuangan. Selanjutnya, Departemen Keuangan dapat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan penjualan.
3. Motivasi, Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai, maka tenaga penjual yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dia jual. Jika terdapat target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan lebih termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran penjualan (metode penyusunan anggaran bottom-up). 
4. Pengendalian, Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya pemakaian telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan. Setiap awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telepon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang telah dianggarkan, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon dibulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang dianggarkan.

 

1.2. ANGGARAN STATIS DAN FLEKSIBEL

     Anggaran statis berisikan perkiraan tingkat operasional perusahaan yang tindak akan berubah selama periode anggaran. Anggaran statis hanya disusun berdasarkan satu tingkat operasional perusahaan, misalnya jika perusahaan telah menetapkan bahwa target penjualan untuk tahun anggaran mendatang sebesar 1.000.000 unit, maka seluruh anggaran akan disusun berdasarkan target penjualan tersebut.

    Sebaliknya, anggaran fleksibel disusun berdasarkan perkiraan berbagai tingkat operasional perusahaan. Anggaran fleksibel memberikan informasi pada manajemen tentang kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan pada berbagai tingkat operasional perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat membuat anggaran fleksibel berdasarkan target penjualan 900.000 unit, 1.000.000 unit, dan 1.100.000 unit.

 

1.3. JENIS-JENIS ANGGARAN 

       Perusahaan menyusun anggaran induk (master budget) yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran (performa) laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran (performa) neraca.

      Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dari seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya.

 

        Anggaran induk terdiri atas:

• Anggaran Penjualan, Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang dan jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan.

• Anggaran Produksi, Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit, serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi.

• Anggaran Pemakaian dan Pembelian Bahan Baku, Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku menyajikan dua informasi berikut. 

1. Jumlah kebutuhan pemakaian bahan bakar, Jumlah bahan baku yang diperlukan dalam satu periode anggaran ditentukan oleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan standar kebutuhan bahan baku untuk setiap 1 unit barang jadi. 
2. Nilai pembelian bahan baku dalam rupiah, Jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran diperoleh dengan menambahkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku dan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang ada di perusahaan. Kemudian, nilai pembelian bahan baku dalam rupiah diperoleh dengan mengalikan jumlah bahan baku yang akan dibeli dengan perkiraan harga beli bahan baku per unitnya.

• Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung, Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. Selain itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung juga memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsungnya. 
• Anggaran Biaya Overhead Produksi, Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi.
• Anggaran Biaya Produksi, Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada suatu tahun anggaran. Anggaran produksi sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead.
• Anggaran Beban Operasi, Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikerluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban operasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan (selling expenses) dan beban administrasi (administration expenses).
• Anggaran Laba Rugi, Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran.
• Anggaran Kas, Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode suatu periode anggaran.
• Anggaran Neraca, Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disuun sebelumnya (anggaran penjualan sampai anggaran kas). Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam suatu periode anggaran.

 

DAFTAR PUSTAKA

• Sasongko, Catur dan Safrida Rumondang. 2011. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.

Hargai jasa penulis dengan mencantumkan link blog ini. Terima kasih.

-Salam APO-

MAKALAH KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

1.1.  Pokok-Pokok Keuangan Negara dan Daerah

1.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

        UU RI No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup Keuangan Negara meliputi:

• Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
• Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
• Penerimaan Negara
• Pengeluaran Negara
• Penerimaan Daerah
• Pengeluaran Daerah
• Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
• Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Yang dimaksud dengan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

1.1.2. Prinsip Keuangan Negara

          Prinsip-prinsip Keuangan Negara adalah:

• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
• APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
• APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
• Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
• Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

1.1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

        Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

• Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
• Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
• Penerimaan daerah
• Pengeluaran daerah
• Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

 

1.   

2.   

2.1.   

2.2.  Regulasi Keuangan Negara dan Daerah
2.2.1. Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara

         Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara serta guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan (sustainable), profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Undang-Undang keuangan negara ini merupakan tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

        Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tersebut maka sejak tanggal 19 Juli 2004, diundangkan juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

        Dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 antara lain mengatur tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksa terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian negara, termasuk sanksi pidana baik yang dapat ditujukan kepada pihak yang diperiksa maupun pemeriksa. Inilah yang digunakan sebagai pedoman ataupun landasan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, maupun badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

        Ketiga Undang-undang ini kemudian diistilahkan sebagai paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara menggantikan peraturan peninggalan jaman kolonial yang masih digunakan sebelumnya, dan menjadi dasar pembentukan Undang-Undang lainnya, dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Tinggi Negara, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, dan telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP).

        Keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Namun, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah maka harus dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.2.2. Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

1. Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara
2. Penyusunan & Penetapan APBN & APBD
3. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana Masyarakat
4. Pelaksanaan APBN & APBD
5. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara

• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

1. Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan Negara
2. Pejabat Perbendaharaan Negara
3. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan
4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
5. Penyelesaian Kerugian Negara
6. Pengelolaan Keuangan BLU

• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

1. Pengertian pemeriksaan & pemeriksa
2. Lingkup pemeriksaan
3. Standar Pemeriksaan
4. Kebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan
5. Akses pemeriksa terhadap informasi
6. Kewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian Intern
7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
8. Pengenaan ganti kerugian Negara
9. Sanksi Pidana

• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 32 & 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

• UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
2. Pembagian Urusan Pemerintahan
3. Pemerintahan Daerah
4. Perangkat Daerah
5. Keuangan Daerah
6. PerDa dan PerKaDa
7. Kepegawaian Daerah
8. Pembinaan & Pengawasan
9. Desa

• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

1. Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
2. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan daerah  berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja

• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

 

1.   

2.   

2.1.   

2.2.   

2.3.  Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

2.3.1. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Negara

       UU No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

• Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara
• Menteri Keuangan berperan sebagai pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan

    Menteri Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
2. Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan APBN
3. Mengesyahkan dokumen pelaksanaan anggaran
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran Negara
4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Negara
5. Menunjuk bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara
7. Menyimpan uang Negara
8. Menempatkan uang Negara dan mengelola/ menatausahakan investasi
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum Negara
10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas  nama pemerintah
11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah
12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Negara
13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan
14. Melakukan penagihan piutang Negara
15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara
16. Menyajikan informasi keuangan Negara
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Negara
18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak
19. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara
    

Tugas dan Wewenang Menteri/ Pimpinan Lembaga

    Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara
5. Mengelola utang dan piutang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara
4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran
7. Menggunakan barang milik Negara
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, Kementerian Negara//Lembaga yang dipimpinnya.

 

1.  

2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.3.1.  

2.3.2. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

       Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
2. Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah
3. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Tugas Sekretaris Daerah

        Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelola keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah
6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
7. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
9. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah
10. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD
11. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

        Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD)
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
   

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Menetapkan SPD
7. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
8. Menyimpan uang daerah
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
10. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
13. Menyajikan informasi keuangan daerah
14. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

    Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
5. Mengelola utang dan piutang
6. Menggunakan barang milik daerah
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

 

1.   

2.   

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.  Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

     Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi dalam bentuk:

• Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
• Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
• Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat
• Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan Negara kepada pemerintah daerah

 

2.5.  Dana Non Budget dan Permasalahannya
    Paket UU keuangan Negara menghendaki keuangan Negara dikelola berdasarkan prinsip keterpaduan anggaran (unified budget), transparan, akuntabel, berorientasi hasil, professional, dan proporsional. Dengan demikian, semua keuangan Negara harus masuk dalam APBN atau APBD. Dengan adanya 3 paket perundangan baru tentang keuangan Negara yang menghendaki keterpaduan anggaran, anggaraan berbasis kinerja dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) maka tidak dibenarkan lagi adanya dana-dana non-budgeter yang diluar mekanisme resmi APBN dan APBD. Dana non budget dapat berupa dana taktis atau dana abadi (endowment fund) yang tidak dikelola dan dilaporkan melalui mekanisme tata kelola keuangan Negara yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Sumber dan penggunaan dana non-budgeter rawan untuk dilakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara. Selain permasalahan dana non-budgeter, juga terdapat permasalahan lain yang harus diatasi yaitu terkait dengan penertiban keuangan Negara yang berada dalam rekening-rekening liar. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan kebijakan pembatasan rekening dan penggunaan rekening tunggal (treasury single account-TSA) perlu dilakukan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

• Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pers.
• http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf